Proyek Miliaran Rupiah BBWS Yogyakarta di Kutowinangun Diduga Asal Jadi, Baru Beberapa Bulan Dinding Saluran Air Sudah Retak!

Warga Kecamatan Kutowinangun kini dibuat geram dan kecewa berat atas hasil proyek saluran pengairan yang dikerjakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Yogyakarta bersama kontraktor pelaksana. Proyek yang menelan anggaran hingga miliaran rupiah itu baru seumur jagung sekitar satu bulan selesai dikerjakan namun kondisinya sudah memprihatinkan. Dinding-dinding saluran air yang seharusnya kokoh malah retak-retak.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar dari masyarakat: apakah proyek sebesar itu benar-benar dikerjakan sesuai standar, atau hanya asal-asalan demi mengejar keuntungan cepat?

Salah satu warga S (52), yang sawahnya bergantung penuh pada aliran air dari saluran tersebut, mengaku sangat kecewa.

“Kami petani di sini sangat bergantung pada saluran itu. Tapi lihat sendiri, baru sebulan jadi, temboknya sudah retak semua. Kalau nanti musim hujan datang dan saluran ini jebol, siapa yang mau tanggung jawab? Jangan-jangan air malah tidak bisa ngalir ke sawah kami,” keluhnya dengan nada kesal.

Warga lain, R (47), juga menyayangkan lemahnya pengawasan terhadap proyek tersebut.

“Yang kami tahu, ini proyek besar dari pemerintah pusat lewat BBWS. Tapi hasilnya malah begini. Kalau uang rakyat miliaran rupiah hasilnya cuma dinding retak, ini bukan pembangunan, tapi pemborosan. Mestinya ada audit dan peninjauan ulang,” ujarnya dengan nada tegas.

Pantauan di lapangan menunjukkan bahwa retakan dinding terjadi di sejumlah titik sepanjang saluran. Ada pula bagian yang tampak bergelombang dan tidak rapi, mengindikasikan campuran material tidak sesuai spesifikasi. 

Meski proyek tersebut berada di bawah kendali BBWS Yogyakarta, warga menilai pengawasan dari pihak terkait sangat lemah, seolah hanya formalitas. Padahal, saluran pengairan di wilayah Kutowinangun merupakan urat nadi utama pertanian ribuan hektare sawah, dan kerusakan sekecil apa pun dapat berdampak besar pada produksi padi daerah tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak BBWS Yogyakarta maupun kontraktor pelaksana proyek. Namun desakan agar Inspektorat dan aparat penegak hukum turun tangan semakin menguat di kalangan warga dan aktivis pemerhati pembangunan.

“Kami minta ini diaudit! Jangan sampai proyek miliaran rupiah uang rakyat hanya jadi tembok retak. Kalau perlu, kontraktornya diblacklist,” ujar Samsul, tokoh pemuda Kutowinangun, yang ikut meninjau lokasi bersama warga.

Warga berharap pemerintah pusat segera menindaklanjuti persoalan ini, karena jika dibiarkan, saluran pengairan yang seharusnya jadi penopang pertanian justru bisa jadi bencana baru bagi para petani.

(Puspo Lukito)