Proyek Aspal Bonjok Lor Diduga Sarat Korupsi, Kualitas Memprihatinkan Baru Seumur Jagung Sudah Retak
Kebumen, Koranjateng.com – Proyek pengaspalan jalan di Desa Bonjok Lor, Kecamatan Bonorowo, yang bersumber dari bantuan provinsi jawa tengah tahun 2025, kini menuai sorotan tajam dari masyarakat. Pasalnya, proyek yang dikerjakan oleh CV Panca Guna tersebut diduga kuat sarat muatan korupsi dan dikerjakan asal-asalan tanpa memperhatikan kualitas teknis sebagaimana mestinya.
Ironisnya, jalan yang belum lama selesai dikerjakan justru sudah menunjukkan tanda-tanda kerusakan serius. Pantauan di lapangan memperlihatkan tekstur aspal bergelombang, tidak rata, dan mulai mengalami retak-retak, seolah dikerjakan tanpa standar mutu yang jelas. Kondisi ini memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat, mengingat proyek tersebut dibiayai dari uang rakyat melalui anggaran bantuan provinsi.
Warga setempat menilai hasil pekerjaan proyek ini jauh dari kata layak. Jalan yang seharusnya menjadi sarana penunjang aktivitas ekonomi dan mobilitas warga justru berubah menjadi monumen kegagalan pengelolaan anggaran. Kualitas pekerjaan yang memprihatinkan ini memperkuat dugaan bahwa proyek tersebut hanya mengejar serapan anggaran, bukan mutu dan kebermanfaatan.
“Baru selesai kok sudah bergelombang dan retak, ini jelas bukan pekerjaan yang benar. Kalau tidak ada yang ditutup-tutupi, mustahil hasilnya seperti ini,” ungkap salah satu warga dengan nada geram, (18/12/2025).
Publik pun mempertanyakan peran pengawasan, baik dari pihak pelaksana, konsultan pengawas, hingga pemerintah desa. Lemahnya kontrol mutu membuka ruang kecurigaan bahwa proyek ini hanya dijadikan ladang bancakan, sementara masyarakat dipaksa menerima hasil yang jauh dari standar.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Desa Bonjok Lor belum dapat ditemui untuk dimintai keterangan. Upaya konfirmasi yang dilakukan awak media belum membuahkan hasil, sehingga semakin menambah kesan tertutup dan menguatkan dugaan adanya persoalan serius di balik proyek tersebut.
Masyarakat mendesak agar aparat penegak hukum dan instansi terkait segera turun tangan melakukan audit menyeluruh terhadap proyek pengaspalan ini. Jika dugaan penyimpangan benar adanya, maka praktik semacam ini tidak boleh dibiarkan terus merampas hak masyarakat atas pembangunan yang berkualitas dan berkeadilan.
(Puspo Lukito)
