Ribuan Pekerja di Klaten Terima SK PPPK, Pemerintah Tekankan Pembinaan dan Profesionalisme
Klaten, Koranjateng.com - Pagi ini alun‑alun Klaten dipenuhi ribuan tenaga kerja paruh waktu non‑ASN yang berkumpul untuk Upacara Pelantikan dan menerima Surat Keputusan (SK) PPPK dari Pemerintah Kabupaten Klaten. Penyerahan SK berlangsung dalam suasana haru dan sukacita, menandai perubahan status kerja bagi banyak tenaga yang selama ini bekerja tanpa kepastian. Acara yang digelar tersebut, menjadi momen penting bagi pekerja dan keluarga mereka, sekaligus panggung bagi pemerintah Kabupaten Klaten untuk menegaskan komitmen pembinaan dan peningkatan profesionalisme (23/12/2025).
Upacara pelantikan berlangsung khidmat dengan kehadiran Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo dan Wakil Bupati Benny Indra Ardhianto beserta jajaran OPD serta segenap pegawai Pemkab menambah haru suasana. Ketika beberapa nama dipanggil dan SK diserahkan, tepuk tangan dan sorak sorai menggema di alun‑alun. Suasana yang semula biasa saja berubah menjadi perayaan kolektif, ada pelukan antar rekan kerja, ada isak haru, dan banyak wajah yang menampakkan lega setelah sekian lama menanti kepastian status kerja.
Penyerahan dokumen ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan pengakuan publik atas kontribusi tenaga paruh waktu di sektor kebersihan, pemeliharaan fasilitas umum, pengelolaan obyek wisata lokal, dan layanan publik lainnya.
Dalam sambutannya, Bupati menegaskan tiga poin utama. Pertama, kepastian status kerja harus diikuti komitmen profesionalisme, status formal bukan alasan untuk berpuas diri, melainkan panggilan untuk meningkatkan kualitas layanan. Kedua, penerima SK diingatkan untuk mematuhi aturan dan etika kerja, menjaga integritas, serta menjalankan tugas sesuai prosedur. Ketiga, pemerintah daerah berjanji memberikan dukungan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pembinaan berkelanjutan agar tenaga PPPK dapat berkembang kompetensinya. Pemerintah menekankan bahwa penyerahan SK adalah langkah awal yang harus diikuti program nyata agar manfaatnya terasa jangka panjang.
Beberapa penerima SK PPPK menyampaikan perasaan bahagia dan rasa syukur usai menerima dokumen resmi tersebut. Suriyanto seorang petugas kebersihan menyatakan, “Akhirnya ada kepastian, ini sangat berarti untuk keluarga saya,” ujarnya menyoroti dampak langsung terhadap stabilitas rumah tangga.
Lilik Seorang tenaga pemeliharaan fasilitas umum menambahkan, “Kepastian gaji membuat kami bisa merencanakan kebutuhan rumah tangga dan pendidikan anak,” menggambarkan bagaimana status formal membantu perencanaan keuangan.” paparnya bahagia
Begitu juga Wawan dan Solikin mereka pekerja di sektor pariwisata lokal OMAC Klaten mengatakan, “Kami merasa dihargai, semoga kedepan penyerahan SK ini juga diikuti pembinaan agar layanan semakin profesional,” harapan tersebut menegaskan agar pengakuan formal turut disertai peningkatan kompetensi. Suara‑suara ini mencerminkan harapan kolektif bahwa perubahan status akan membawa stabilitas ekonomi dan peningkatan kualitas hidup.
Peralihan status menjadi PPPK membawa kepastian gaji dan administrasi yang berdampak pada stabilitas ekonomi keluarga penerima. Kepastian ini diharapkan membantu perencanaan keuangan rumah tangga, akses pendidikan anak, dan pengurangan beban ketidakpastian kerja yang selama ini membayangi banyak keluarga.
Selain itu, pengakuan formal juga berpotensi meningkatkan motivasi kerja dan rasa tanggung jawab dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Ketika pekerja merasa dihargai, produktivitas dan kualitas layanan publik cenderung meningkat, yang pada akhirnya memberi manfaat bagi pengguna layanan publik di berbagai sektor.
Meski penyerahan SK disambut gembira, para pekerja dan pengamat menekankan perlunya langkah lanjutan. Pemerintah daerah diharapkan menerima masukan agar program pembinaan berkelanjutan, pelatihan keterampilan, mekanisme evaluasi kinerja yang adil, dan monitoring konsisten disusun dan dijalankan.
Tanpa langkah‑langkah tersebut, status formal berisiko hanya menjadi label administratif tanpa peningkatan kapasitas nyata. Kolaborasi antara OPD, lembaga pelatihan, dan komunitas lokal diperlukan untuk memastikan manfaat jangka panjang dan transformasi profesional yang berkelanjutan.
Pada akhirnya Pelantikan dan Penyerahan SK PPPK di Klaten bukan sekadar pembagian dokumen administratif, ia menandai awal dari komitmen bersama antara pemerintah, penerima SK, dan masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab membina, penerima berkewajiban meningkatkan profesionalisme, dan masyarakat berperan sebagai pengguna layanan yang menuntut kualitas.
Momentum ini adalah langkah kecil yang menyalakan harapan besar, ketika kepastian bertemu pembinaan, kehidupan keluarga menjadi lebih stabil, layanan publik menjadi lebih andal, dan masa depan komunitas daerah menjadi lebih terarah. Semoga momen bersejarah ini menjadi titik tolak perubahan nyata yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Klaten dan sekitar.
( FX Winanto Ipunk )
