Kades di Kebumen Hadapi Posisi Dilematis dalam Pembangunan KDMP. Harus Memenuhi Instruksi Pusat Dan Menjaga Kondusifitas Dengan Warganya Sendiri
Kebumen, Koranjateng.com – Program pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang menjadi bagian dari program strategis pemerintah pusat kini mulai memunculkan berbagai dinamika di tingkat desa. Sejumlah kepala desa di Kabupaten Kebumen disebut berada dalam posisi dilematis karena harus menjalankan program nasional, namun di sisi lain juga menghadapi pertanyaan hingga keluhan dari warga terkait lokasi pembangunan gerai KDMP.
Salah satu kondisi tersebut terjadi di sebuah desa di Kecamatan Adimulyo, Kebumen. Warga menilai lokasi pembangunan KDMP terlalu jauh dari pemukiman sehingga dinilai kurang strategis dan menyulitkan akses masyarakat nantinya. Kondisi itu membuat pemerintah desa harus memberikan penjelasan berulang kepada masyarakat terkait penentuan lokasi pembangunan.
Padahal, tidak semua desa memiliki keleluasaan dalam menentukan lokasi pembangunan gerai KDMP. Banyak desa di Kebumen justru mengalami keterbatasan lahan yang memenuhi spesifikasi luas sesuai ketentuan program. Bahkan, sebagai contoh Desa Kutowinangun Kecamatan Kutowinangun yang harus meminjam maupun menyewa bangunan bekas puskesmas yang sudah tidak terpakai demi memenuhi target percepatan pembangunan KDMP.
Persoalan keterbatasan lahan memang sempat menjadi salah satu kendala utama dalam pembangunan KDMP di Kebumen. Dalam sejumlah pemberitaan disebutkan bahwa banyak desa memiliki aset, namun lokasinya kurang strategis atau masuk kawasan tertentu sehingga tidak bisa digunakan secara optimal.
Di sisi lain, pemerintah pusat sendiri menargetkan percepatan operasional puluhan ribu KDMP di seluruh Indonesia sebagai penggerak ekonomi desa dan distribusi hasil usaha rakyat. Program tersebut digadang menjadi salah satu tulang punggung penguatan ekonomi kerakyatan berbasis desa.
Dengan kondisi di lapangan yang tidak mudah, para kepala desa dinilai membutuhkan dukungan moral serta motivasi yang lebih kuat dari seluruh pihak terkait, termasuk dari jajaran Kodim 0709/Kebumen yang selama ini turut mengawal percepatan program tersebut.
Pendekatan yang lebih humanis dan sinkron dinilai penting agar para kepala desa tidak merasa bekerja sendiri dalam menghadapi tekanan di masyarakat. Sebab, para kades pada dasarnya berada di garis depan pelaksanaan program pemerintah pusat, sementara mereka juga harus menjaga kondusivitas dan kepercayaan warganya sendiri.
Jika komunikasi dan pendampingan terus diperkuat, program KDMP diharapkan tetap dapat berjalan sesuai target tanpa menimbulkan gesekan sosial di tengah masyarakat desa.
(Puspo Lukito)
