Rapat Banggar DPRD Kebumen Tuai Kecaman, Gelar Pertemuan Mewah di Jogja Saat Rakyat Tercekik Ekonomi

Kebumen, Koranjateng.com – Di tengah jeritan rakyat yang semakin kesulitan memenuhi kebutuhan pokok akibat himpitan ekonomi, para anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Kebumen justru asyik menggelar rapat di sebuah hotel berbintang di Yogyakarta pada 2–3 Oktober 2025. Agenda yang mestinya membahas anggaran untuk kepentingan rakyat ini justru berlangsung jauh dari rakyat, di tempat mewah yang penuh fasilitas.

Tak hanya itu, rapat yang dikritik sebagai "pesta di atas penderitaan rakyat" ini juga turut menghadirkan Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen. Kehadiran pejabat eksekutif dalam rapat legislatif semakin memunculkan tanda tanya: benarkah rapat ini benar-benar untuk rakyat, atau hanya ajang kongko elit politik dengan alasan formal?

Kritik Pedas dari Publik

Banyak pihak menilai rapat tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kesulitan masyarakat. Saat warung-warung kecil di Kebumen gulung tikar, petani sulit menjual hasil panen dengan harga layak, dan buruh harian hanya bisa pasrah dengan upah pas-pasan, wakil rakyat justru sibuk menikmati rapat di hotel mewah di luar kota.

“Kalau memang rapat untuk rakyat, kenapa tidak digelar di Kebumen saja? Di kantor DPRD ada, di gedung milik pemerintah juga ada. Kenapa harus keluar kota, ke hotel, dengan fasilitas lengkap dan biaya besar?” ungkap Ferdi salah satu aktivis kebumen

Publik menilai langkah DPRD dan Setda ini bukan hanya tidak etis, tapi juga tercium aroma pemborosan uang rakyat. Biaya sewa hotel, konsumsi, hingga fasilitas lainnya diduga menghabiskan puluhan juta rupiah dari APBD. Ironisnya, uang itu berasal dari keringat rakyat yang saat ini justru semakin susah hidupnya.

“Ini sama saja tamparan keras bagi rakyat. Mereka yang dipilih untuk memperjuangkan kesejahteraan justru tega bermewah-mewah di luar kota. Rakyat sengsara, mereka berpesta,” lanjut Ferdi 

Elit Sibuk Rapat, Rakyat Sibuk Bertahan Hidup

Fenomena rapat DPRD Kebumen di Jogja ini kembali menegaskan jurang antara elit politik dan rakyat. Sementara rakyat sibuk memikirkan cara bertahan hidup, elit malah sibuk memikirkan kenyamanan rapat. Bukankah rapat bisa dilakukan di Kebumen dengan biaya jauh lebih hemat?

Jika DPRD benar-benar peduli terhadap kondisi rakyat, mestinya mereka memberi contoh penghematan, bukan justru menghambur-hamburkan anggaran dengan dalih “rapat penting”.

Publik Menunggu Pertanggungjawaban

Rapat Banggar di Jogja ini menimbulkan satu pertanyaan besar: untuk siapa sebenarnya DPRD bekerja? Untuk rakyat yang mereka wakili, atau untuk kenyamanan diri mereka sendiri?

Masyarakat kini menunggu pertanggungjawaban DPRD dan Sekda atas pilihan lokasi rapat yang dinilai tidak masuk akal dan melukai rasa keadilan. Jangan sampai rapat yang mestinya menyelamatkan anggaran justru menjadi simbol nyata pemborosan anggaran.

(Red)