Wahana Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar serah terima jabatan Dewan Daerah dan Direktur Eksekutif untuk masa bakti 2025-2029
KUPANG, Koranjateng. Com Wahana Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar serah terima jabatan Dewan Daerah dan Direktur Eksekutif untuk masa bakti 2025-2029 di Kantor WALHI NTT, Kupang, Selasa (28/10/2025).
Sertijab dilakukan oleh Ketua Dewan Daerah WALHI NTT periode sebelumnya, Torikus Wardono, kepada Dina Soro sebagai Ketua Dewan Daerah WALHI NTT terpilih bersama empat anggota lainnya.
Sementara itu, posisi Direktur Eksekutif Daerah diserahkan oleh Umbu Wulang kepada Yuvensius Stefanus Nonga beserta empat anggota eksekutif baru.
Dalam sambutannya, Yuvensius Nonga mengatakan saat ini WALHI NTT memiliki 27 anggota lembaga yang tersebar di tiga pulau besar.
Ia menegaskan kepengurusan baru akan fokus pada isu ekonomi dan lingkungan yang dinilai berdampak signifikan terhadap masyarakat.
Pertumbuhan ekonomi 8 persen seperti yang ditargetkan nasional berpotensi memberi tekanan berat bagi NTT. Flores menghadapi persoalan panas bumi, Sumba berhadapan dengan proyek strategis, sementara wilayah timur rentan penggusuran masyarakat adat,” ujar Yuvensius Nonga.
Menurutnya, agenda perjuangan WALHI lima tahun ke depan menitikberatkan pada perlindungan atas hak-hak masyarakat yang kerap terpinggirkan dalam proyek pembangunan.
Hak masyarakat harus menjadi dasar kebijakan pemerintah dalam pengambilan keputusan . WALHI NTT hadir untuk memastikan negara tidak mengabaikan daya dukung lingkungan dan ruang hidup masyarakat adat,” tegasnya.
Ia juga menyoroti semakin meningkatnya ancaman ekologis akibat perubahan iklim, investasi ekstraktif, hingga proyek strategis nasional yang dinilai belum mempertimbangkan karakteristik ekologis provinsi kepulauan
Banyak kebijakan dipaksakan tanpa mempertimbangkan daya tampung lingkungan. Di Flores, konflik panas bumi terus berulang sejak 2017. Di Sumba, ekspansi perkebunan skala besar berdampak pada krisis air dan ruang hidup masyarakat adat,” jelasnya
Sementara Ketua Dewan Daerah WALHI NTT, Dina Soro menambahkan WALHI bukan hanya lembaga individu, melainkan jaringan organisasi yang aktif mengadvokasi isu lingkungan, perempuan, masyarakat adat, disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.
Banyak proyek strategis nasional di NTT masih mengabaikan karakter ekologis wilayah. Kebijakan yang tidak melibatkan masyarakat adat justru memicu konflik ruang hidup,” ujarnya.
Ia menegaskan WALHI NTT bersama jaringan akan tetap berada di garis terdepan mendampingi masyarakat dan menentang setiap bentuk kriminalisasi warga yang memperjuangkan lingkungan.
“Kami yakin perubahan hanya mungkin dengan kerja kolektif. Media juga punya peran besar menyuarakan kondisi riil yang dihadapi masyarakat,” ujarnya
