FOYB Yogyakarta Kembali Bergerak

Forum Ojol Yogyakarta Bergerak (FOYB) kembali mengambil langkah berani, audiensi tatap muka dengan Direktorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika dijadwalkan pada Selasa, 30 September 2025. Ketua Umum FOYB, Wuri Rahmawati, menilai momen ini bukan hanya formalitas birokrasi, melainkan kesempatan strategis untuk menuntut kepastian ekonomi dan perlindungan hak bagi pengemudi ojek online. Wuri saat ditemui awak media koranjateng.com menegaskan bahwa pertemuan langsung memungkinkan delegasi menunjukkan bukti, menyampaikan pengalaman lapangan, dan menuntut respons nyata dari regulator (25/09/2025).

Wuri menjelaskan bahwa dua isu utama yang menggerakkan FOYB adalah pemanggilan platform besar seperti Grab oleh Kemenkomdigi untuk menjelaskan praktik bisnis mereka, serta kepastian jadwal audiensi agar aspirasi driver dapat disampaikan secara formal. Menurut Wuri, permintaan penghapusan biaya langganan pada program Grabbike Hemat adalah tuntutan sentral karena langsung mempengaruhi pendapatan harian pengemudi yang fluktuatif. Ia menggarisbawahi bahwa biaya berlangganan semakin memperlemah margin keuntungan setelah pengemudi menutup biaya operasional harian seperti bahan bakar, perawatan, dan kebutuhan rumah tangga.

Wuri menekankan bahwa soal biaya langganan bukan sekadar persoalan ekonomi mikro, tetapi berkaitan dengan keberlanjutan mata pencaharian jutaan pekerja platform di Indonesia. Dalam perspektifnya, kebijakan pricing platform yang menempatkan beban biaya tetap pada pengemudi tanpa kompensasi yang adil berisiko menimbulkan ketidakpastian sosial-ekonomi yang lebih luas.

Bagi Wuri, keputusan Kemenkomdigi yang mewajibkan pertemuan tatap muka membuka peluang tak ternilai untuk memperkuat posisi tawar pengemudi karena pertemuan langsung memungkinkan FOYB menunjukkan bukti dokumenter seperti nota biaya, screenshot kebijakan, dan studi kasus pengemudi terdampak, menghadirkan wakil pengemudi yang menyampaikan pengalaman nyata, bukan hanya laporan tertulis, dan membangun dialog yang lebih substansial dan berkelanjutan, sesuatu yang seringkali sulit tercapai lewat pertemuan daring yang terfragmentasi.

Wuri percaya bahwa bila delegasi tampil rapi, terorganisir, dan berbasis data, audiensi dapat berubah dari seremoni menjadi titik awal reformasi kebijakan yang nyata. Ia menyatakan pentingnya penyusunan materi tuntutan yang ringkas, jelas, dan berbasis bukti agar pesan kolektif pengemudi tidak mudah diabaikan.

Wuri merangkum tuntutan FOYB dalam beberapa poin yang saling terkait. Pertama, penghapusan biaya langganan pada layanan berbayar yang dinilai membebani pengemudi. Kedua, peningkatan transparansi algoritma sehingga pengemudi memahami mekanisme penugasan dan pemotongan biaya. Ketiga, pembentukan mekanisme kompensasi ketika terjadi gangguan layanan atau kebijakan yang berdampak langsung pada penghasilan pengemudi. Keempat, akses yang lebih jelas ke program jaminan sosial dan skema perlindungan ekonomi bagi pekerja platform.

Wuri menegaskan bahwa tuntutan ini bukan sekadar daftar keluhan, melainkan kerangka advokasi yang menghubungkan keadilan ekonomi, perlindungan sosial, dan tanggung jawab korporasi platform. Ia mengajak regulator untuk mengambil peran aktif dalam memastikan platform menjalankan praktik bisnis yang tidak mengeksploitasi pekerja.

Wuri memimpin persiapan delegasi FOYB dengan cepat dan terstruktur. Ia meminta pengurus untuk memfinalisasi daftar peserta, menyempurnakan materi audiensi, dan menyiapkan dokumentasi yang kuat. FOYB juga berkoordinasi erat dengan Dinas Komunikasi dan Informatika DIY untuk memastikan jalur komunikasi lokal terbuka dan dukungan administratif tersedia.

Wuri menolak pendekatan emosional yang tidak terukur; ia mendorong strategi advokasi yang profesional, data-driven, to the point, dan mudah diikuti oleh pembuat kebijakan. Menurutnya, solidaritas kolektif harus diwujudkan melalui disiplin organisasi dan pengawalan publik terhadap hasil pertemuan.

Wuri melihat audiensi ini sebagai kesempatan untuk membuka dialog berkelanjutan antara regulator, platform, dan perwakilan pekerja. Ia berharap Kemenkomdigi tidak hanya menjadi pendengar, tetapi ikut mendorong langkah pengawasan dan kebijakan yang melindungi kesejahteraan pengemudi. Bagi Wuri, keberhasilan audiensi tidak cukup diukur dari janji semata; yang menentukan adalah implementasi kebijakan konkret yang mengurangi ketidakpastian pendapatan pengemudi.

Wuri menutup pernyataannya dengan panggilan untuk solidaritas: dukungan moral, penyebaran informasi, dan kesiapan delegasi yang kuat. Ia menegaskan bahwa pengawalan publik dan konsistensi perjuangan akan menjadi kunci agar suara pengemudi tidak lenyap di ruang negosiasi. Wuri optimis dan realistis, mengharapkan perubahan yang terukur, sistematis, dan berkelanjutan demi keadilan ekonomi pengemudi ojol di Indonesia.