Ketegangan Satpol PP–Pedagang di Alun-Alun Pancasila Kebumen Terus Berulang, Pemkab Dinilai Miskin Kreatifitas
Kebumen, Koranjateng.com — Ketegangan antara Satpol PP Kebumen dan para pedagang kaki lima di kawasan Alun-Alun Pancasila kembali menjadi sorotan publik. Peristiwa serupa telah beberapa kali terjadi dalam beberapa bulan terakhir, memunculkan penilaian bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kebumen belum mampu menghadirkan solusi yang benar-benar efektif dan manusiawi bagi para pedagang kecil yang menggantungkan hidup di kawasan tersebut.
Sejumlah warga menilai langkah penertiban yang dilakukan Satpol PP justru berujung konflik dan adu argumentasi dengan pedagang. Padahal, persoalan penataan kawasan Alun-Alun Pancasila bukanlah isu baru dan sudah berulang kali menjadi agenda pembahasan di lingkungan Pemkab.
Kapal Mendoan: Solusi yang Tidak Berjalan Optimal
Pada era Bupati Arif Sugiyanto, Pemkab sempat menawarkan konsep “Kapal Mendoan”, sebuah bangunan bertema kapal yang dirancang untuk menampung para pedagang kuliner agar kawasan alun-alun lebih tertib, rapi, dan tetap menarik sebagai ruang publik.
Namun kenyataannya, hingga kini sebagian besar ruang di Kapal Mendoan tampak kosong. Banyak pedagang memilih berjualan di luar area tersebut dengan alasan lokasi kurang strategis, sepi pembeli, serta fasilitas yang dinilai belum sepenuhnya mendukung aktivitas jual beli mereka.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan baru: apakah program penataan tersebut benar-benar melibatkan aspirasi pedagang sejak awal, atau hanya menjadi proyek fisik tanpa pembinaan lanjutan yang memadai?
Warga Nilai Pemkab “Minim Terobosan”
Beberapa warga Kebumen yang ditemui di sekitar alun-alun menyayangkan tidak adanya pembaruan strategi dari pemerintah saat ini untuk menghidupkan kembali Kapal Mendoan dan menata pedagang secara lebih kreatif. Mereka menilai Pemkab seakan mengulang pola lama: penertiban, teguran, hingga tindakan pengusiran, tanpa diimbangi solusi ekonomi yang realistis bagi para pedagang kecil.
“Bukannya diperbaiki sistemnya, malah sering lihat ribut antara Satpol PP dan pedagang. Pemerintah harusnya bisa lebih kreatif, bukan cuma menindak,” ujar salah satu warga.
Perspektif Pedagang: Menertibkan Boleh, Menghilangkan Nafkah Jangan
Para pedagang yang ditemui mengaku memahami aturan dan penataan ruang publik. Tetapi sebagian besar berharap pemerintah tidak hanya menegakkan regulasi, melainkan juga memberikan alternatif tempat yang layak, ramai pembeli, dan mendukung keberlanjutan usaha mereka.
Mereka menilai penertiban yang berulang justru menimbulkan kesan bahwa pemerintah lebih fokus pada penegakan aturan daripada melindungi hak warga untuk mencari nafkah.
“Yang kami butuhkan kebijakan, bukan kejar-kejaran. Kami hanya ingin hidup layak,” kata salah satu pedagang.
Harapan Publik: Penataan yang Humanis dan Solusi yang Berjalan
Masyarakat berharap Pemkab Kebumen mampu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penerapan Kapal Mendoan sekaligus membuka ruang dialog yang jujur dengan para pedagang. Pendekatan humanis dan strategi ekonomi kreatif dinilai penting agar kawasan Alun-Alun Pancasila tetap tertib, tetapi juga menjadi ruang ekonomi yang menghidupi ratusan keluarga.
Penataan ruang publik tidak hanya soal ketertiban, tetapi juga soal keberpihakan terhadap rakyat kecil. Ketika ketegangan terus berulang, itu menjadi sinyal kuat bahwa pendekatan yang ada saat ini belum cukup efektif dan perlu diperbaiki.
(Puspo Lukito)
